Privatisasi Air Lalu Kapitalisasi, Terlalu Berlebihan  

Tirto Utomo, pendiri sebuah perusahaan air mineral dalam kemasan yang kita kenal sekarang dengan Aqua. Pak Tirto sempat ditertawakan orang karena idenya yang anti mainstream tersebut (setidaknya di Indoensia).  Ketika itu (dan sampai sekarang juga) di Indonesia bisa dibilang setiap tahun terjadi surplus air dalam volume yang melimpah-ruah alias banjir.

Seiring berjalannya waktu, air meneral dalam kemasan pak Tirto itu pun akhirnya berjaya. Bahkan Aqua menjadi merek air mineral kemasan yang paling terkenal di Indonesia. Apa pun merek air mineral yang tertera di kemasannya, panggilan terkerennya adalah Aqua.

Sejak saat itulah, Indonesia mulai mengenal yang namanya air mineral dalam kemasan. Mungkin juga, sejak saat itu apa yang sebagian orang sebut dengan privatisasi air dimulai. Bicara tentang privatisasi, apalagi yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA), banyak orang  berdalil dengan sebuah ayat dalam pembukaan undang-undang dasar Indonesia yang berbunyi,

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Berdasar penafsiran mereka, ayat tersebut dijadikan senjata ampuh untuk menghadang privatisasi, sembari menebar kekhawatiran berlebih di masyarakat dengan adanya privatisasi.

Padahal, privatisasi bukanlah sesuatu yang buruk meskipun memang pada prakteknya bisa saja ada ketidaksesuaian dengan tujuan utama dilakukannya privatisasi. Andai saja mereka mau membaca ayat selanjutnya yang ditambahkan dalam amandemen undang-undang dasar ke empat dengan bunyi,

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Ayat selanjutnya tersebut membawa kejelasan tentang prinsip-prinsip mencapai kemakmuran yang dicita-citakan, air sebagai SDA tentu saja termasuk di dalamnya. Selama memenuhi prinsip-prinsip tersebut, tiada salahnya jika pengelolaan air diserahkan kepada masyarakat.

Privatisasi memang tidak bisa dilakukan disemua lini, seperti industri listrik misalnya. Bahkan, di negara-negara yang mendukung penuh demokrasi ekonomi pun privatisasi listrik ini bermasalah.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s