Landasan Berpikir Tax Amnesty “Trickle Down” Tidak Berfungsi

taxes-tax-evasion-police-handcuffsKebijakan pengampunan atau amnesti pajak (Tax Amnesty) sebenarnya terdengar amat menjanjikan bagi dunia bisnis. Tujuan utamanya adalah adanya aliran masuk berupa uang atau aset berharga lainnya yang dimiliki oleh individu atau institusi asal Indonesia yang diparkirkan di luar negeri.

Jika berhasil, kebijakan ini katanya bakal meningkatkan investasi di berbagai bidang yang kemudian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga, tentu saja ujung-ujungnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara kesuluran. Nah, cara berpikir seperti ini lah yang sebenarnya melandasi amnesti pajak tersebut dan bisa disebut juga dengan “trickle down”.

Berita buruknya menurut studi yang dilakukan oleh International Monetary Found (IMF) menyatakan bahwa peningkatan pendapatan 20 persen penduduk terkaya sebenarnya malah berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan peningkatan pendapatan 20 persen penduduk termiskin dan kalangan menengah suatu negara. Jadi manfaat kenaikan pendapatannya tidak otomatis trickle down.

Pengampunan pajak ini sebenarnya hanyalah ramalan atau sama seperti janji-janji para politisi di masa-masa kampanye yang harus diimplementasikan dulu baru bisa dilihat hasilnya, apakah sesuai harapan atau tidak. Nah, pemerintah telah menaruh proyeksi tersebut di dalam anggaran belanja negara, anggaran yang setiap tahun dikritisi karena terlalu ambisius dari segi penerimaan pajaknya.

Mereka seolah tengah menulis diatas cek kosong, menunggu durian runtuh sebelum musimnya tiba sehingga mau tidak mau berbagai kebocoran pembiayaan anggaran memaksa mereka  untuk mencari sumber pendanaan lain (baca : utang) atau malah memotong berbagai porsi belanja.

Wait, jadi apa hubungannya antara pengampunan pajak dan para penduduk terkaya di negeri ini. Yup, merekalah sebenarnya yang menjadi target penerimaan pajak tersebut karena hanya merekalah yang bisa membuka akun rahasia atau perusahaan jadi-jadian di Panama dan tax havean lainnya termasuk Singapura. Para pedagang Kangkung di pasar tradisional jarang yang mungkin punya uang dalam jumlah fantastis sehingga harus disembunyikan di negara lain supaya tidak kena pajak.

Sesuai kebijakan tersebut, aliran uang dan aset berharga itu akan menjadi tambahan modal investasi bagi industri sehingga dapat bertumbuh dan pertumbuhan tersebut akan berdampak pada kenaikan upah atau gaji bagi pekerja. Sekali lagi itu pun kalau perusahaan tersebut mau berinvestasi dan juga menaikkan upah dan tidak berupaya menghindar dengan berbagai cara untuk menggunakan uang dan aset mereka itu untuk kepentingannya sendiri, well itu masih uang mereka.

Faktanya, pemerintah dan dunia bisnis secara konsisten tidak berpihak pada kenaikan upah. Ditambah lagi dengan kondisi perekonomian internasional yang lesu yang menekan permintaan pada tahun 2016 ini maka tentu saja dampak yang diharapkan tersebut sulit tercapai.

Sektor real menjadi salah satu sasaran tujuan bagi investasi dari amnesti tersebut karena sektor real akan mempekerjakan banyak orang dan menggerakan roda perekonomian Indonesia yang sesungguhnya yaitu konsumsi dalam negeri.

Dalam prakteknya, berinvestasi di sektor real tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Berbagai perhitungan dan perencanaan harus dibuat, berbagai aturan yang meski pun sudah direduksi tetap masih harus dipenuhi sebelum bisa mengeksekusi. Hal yang paling utama yaitu investasi tersebut haruslah menguntungkan.

Bagaimana pun uang dan aset-aset tersebut akan sangat berguna bagi perusahaan-perusahaan besar, untuk tiba di Indonesia saja mereka harus melewati institusi seperti bank yang pastinya akan lari ke bank-bank besar termasuk bank plat merah. Sayangnya lagi bank-bank tersebut terlalu tidak ramah dengan sektor real dan kalangan menengah ke bawah.

Bank BRI yang terkenal dengan kredit mikronya saja tidak lagi bertumpu pada urusan kecil mungil seperti itu melainkan juga pada kredit-kredit super gede  ke perusahaan-perusahaan super gede. Gampangnya lihat saja pada bunga kredit usaha rakyat yang baru 2016 ini diturunkan dari angka dua digit.

Ajang pengampunan ini juga sebenarnya cuma peristiwa jangka pendek dengan tiga tahap sepanjang tahun 2016 sampai 2017 ditambah dengan kewajiban parkir tiga tahun di berbagai pilhan investasi.

Jadi tidak dapat dikatakan bentuk investasi jangka panjang, walau pun bagi dunia bisnis diatas satu tahun saja bisa dibilang begitu tapi dalam perspektif pemerintah seperti rencana jangka panjang yang lima atau kelipatan lima tahunan ya tidak bisa dibilang begitu. Setelah periode tersebut, mereka bebas lagi untuk memarkirkan uang dan asetnya itu di negara lain.

Satu hal yang dikhawatirkan adalah amnesti ini menjadi ajang bagi para pengemplang untuk mencuci uang haram mereka secara legal. Sepertinya ada kejanggalan ketika pemerintah menargetkan jangka waktu tertentu bagi amnesti ini dan mengancam bahwa setelah itu mereka akan dikejar karena pemerintah sudah mempunyai data mengenai seluruh uang dan aset tersebut. Kalo memang melanggar, ya tangkap saja.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s