Pak Jokowi, Negara Bukan Perusahaan

What people learn from running a business won’t help them formulate economic policy. A country is not a big corporation. The habits of mind that make a great business leader are not, in general, those that make a great economic analyst; an executive who has made $1 billion is rarely the right person to turn to for advice about a $6 trillion economy.

Ide tulisan ini saya pinjam dari Paul Krugman ekonom peraih nobel prize yang juga sangat vokal menyuarakan opininya di New York Times. Dalam tulisannya yang berjudul A Country Is Not a Company tersebut, Krugman berusaha menjelaskan bahwa bagaimana pun mengurus ekonomi negara itu tidak sama dengan mengurus perusahaan.

Menurutnya, pemimpin perusahaan yang telah berhasil membuat perusahaannya untung besar sekali pun sangat jarang yang bisa dimintai sarannya mengenai kebijakan perekonomian sebuah negara yang skalanya jauh lebih besar dari perusahaan. Pengalaman mereka dalam mengurus perusahaan tidak menjadikan mereka secara otomatis pakar ekonomi yang dapat menghasilkan kebijakan ekonomi yang tepat bagi sebuah negara.

Mengurus negara memang tidak pernah bisa dilakukan dengan cara one men show melainkan secara bersama-sama. Presiden dibantu oleh para menteri, menteri pun dibantu oleh para staf yang berada di bawah departemenya masing-masing. Sehingga segala keputusan yang diambil seharusnya bukan keputusan satu orang saja melainkan hasil dari kerjasama tim.

Jokowi dan JK sendiri sebelum terjun ke dunia politik merupakan pebisnis yang sukses dalam bisnis mereka masing-masing. Jokowi merupakan pengusaha mebel dari Solo dan JK merupakan pewaris  grup bisnis Kalla yang menguasai pangsa pasar otomotif Indonesia timur. Presiden dan wakil presiden sah-sah saja berasal dari latar belakang apa saja, mereka tidak harus menjadi ekonom kawakan dulu untuk bisa nyalon jadi orang nomor satu dan dua di negeri ini.

Bahayanya adalah ketika perumus kebijakan negara mayoritas dikelola oleh pebisnis. Berbagai pos menteri diisi oleh para pebisnis, termasuk jabatan kepala bank sentral. Mereka dianggap bisa menjadikan Indonesia lebih baik dengan pengalaman yang mereka meliki selama berada di dunia bisnis.

Kasus yang terakhir menteri ESDM yang merupakan konsultan perminyakan lepas pantai di Amerika yang kemudian belakangan diketahui telah memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat menjadi salah satu contoh mengapa para pebisnis itu memang cocoknya di bisnis saja.

Jika melihat ke kasus meteri tersebut yang telah mendapatkan kewarganegaraan Amerika pada tahun 2012 maka yang dipertanyakan adalah alasan dibalik pengajuan kewarganegaraanya itu. Karena kewarganegaraan di Amerika tidak diberikan cuma-cuma tanpa syarat dan tes-tes yang berbelit-belit (saya pernah baca panduan tesnya, hahaha), kecuali mungkin beliau direkrut diam-diam oleh CIA atau karena kepentingan Amerika lainnya.

Oleh karena itu, kemungkinan alasan utama sang mantan menteri itu untuk mengajukan kewarganegaraan Amerika adalah alasan bisnis. Sebagai pengelola perusahaan di sana, menjadi warga negara Amerika akan mempermudah segala urusan administratif yang berkaitan dengan perusahaannya. Jelas bahwa hal ini merupakan cara berpikir profit-loss, apalagi (tanpa mungkin tahu akibat hukumnya) beliau masih memegang paspor Indonesia. Jadi dipikirannya jika datang ke Indonesia akan pakai paspor Indonesia dan jika balik ke Amerika akan pakai paspor Amerika.

Cara berpikir seperti itulah yang jarang dimiliki pebisnis ketika mengelola perusahaan, seperti yang diungkapkan Krugman, mereka hanya menemukan strategi yang tepat. Para pebisnis dapat menggunakan strategi yang tepat karena perusahaannya sebenarnya berada dalam sistem yang terbuka sedangkan negara merupakan sistem yang tertutup.

 

Businesses—even very large corporations—are generally open systems. They can, for example, increase employment in all their divisions simultaneously; they can increase investment across the board; they can seek a higher share of all their markets. Admittedly, the borders of the organization are not wide open. A company may find it difficult to expand rapidly because it cannot attract suitable workers fast enough or because it is unable to raise enough capital. An organization may find it even more difficult to contract, because it is reluctant to fire good employees. But we find nothing remarkable in a corporation whose market share doubles or halves in just a few years.

By contrast, a national economy—especially that of a very large country like the United States—is a closed system. Could all U.S. companies double their market shares over the next ten years? Certainly not, no matter how much their managements improved. For one thing, in spite of growing world trade, more than 70% of U.S. employment and value-added is in industries, such as retail trade, that neither export nor face import competition. In those industries, one U.S. company can increase its market share only at the expense of another.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s