Antara Pasar Modal dan Pertumbuhan Ekonomi

Saya sebenernya tengah mengerjakan latar belakang tugas akhir dengan topik dunia keuangan. Untuk ide paragraf pembukanya saya mencoba mengaitkan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengembalian (return) investasi yang tinggi.

Sekilas memang terlihat ada kemungkinan ada hubungan antara kedua hal tersebut. Jika melihat pasar saham negara-negara berkembang (emerging markets) seperti Indonesia yang setelah krisis 2008 hingga tahun ini indeks harga saham kita telah naik dengan sangat-sangat fantastis bahkan pernah menjadi indeks saham dengan performa terbaik kedua setelah sanghai (sebelum sanghai jatuh). Maka sepertinya tingkat pemulihan yang cepat yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi setelah krisis tersebut menandakan ada hubungan yang sangat signifikan antara keduanya.

capture

Infact jika melihat pada data-data yang ada ternyata hubungan antara kedua hal tersebut tidak sesimple itu ternyata, kita tidak bisa menyebut tidak ada hubungan sama sekali sih.

Gambar pertama (Exhibit 1) di atasmenggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi versus tingkat return saham di beberapa negara. Data yang digunakan memang memiliki jangka waktu yang cukup lama yaitu 50 tahun, sehingga yang ditampilkan pada data tersebut sepertinya negara-negara yang sejak tahun itu pasar sahamnya sudah berjalan secara normal seperti Sweden (SE), Amerika (US) dst. Yang paling mencolok sebenarnya adalah SE, pertumbuhan ekonominya selama jangka waktu tersebut hanya berada dibawah 3% persen tetapi return nya berada diatas 6%.

Bahkan, dalam jangka waktu yang lebih panjang yaitu antara 1900-2013 yang terjadi malah yang sebaliknya  yaitu -0.29. Afrika Selatan misalnya, returnnya hanya sebesar  1,1% sedangkan pendapatan perkapitanya tumbuh 7,4%, sedangkan Irlandia return nya tumbuh sebesar 4,1% dan pendapatan perkapitanya tumbuh 2,8%.

 

Sumber :

https://www.morganstanley.com/ideas/emerging-market-stocks

http://www.marketwatch.com/story/emerging-markets-stocks-are-still-a-lousy-investment-2014-07-10

https://rixtrema.net/portfoliocrashtest/docs/pdf/NBER%20LT%20Study.pdf

http://www.economist.com/blogs/buttonwood/2014/02/growth-and-markets

 

Iklan

Pemerintah Bangun Banyak Rumah, Tapi Maukah Rakyat Membelinya ?

Jokowi (pemerintah) punya satu dari sekian program yang cukup populer bagi berbagai kalangan yaitu program sejuta rumah. Rakyat jelantah seperti penulis dan juga para konglomerat seperti wakilnya pak Joko senang dengan kebijakan seperti ini. Kedengarannya kan bagi para pecinta gratisan program ini seperti janji bagi-bagi 1 juta unit rumah untuk rakyat. Kalau seperti itu mah ya siapa sih yang tidak mau, bahkan yang sudah punya dua atau tiga rumah pun kemungkinan juga masih mau lagi asal gratisan. Bagi para konglomerat ya tentu saja mereka siap membangun, menjual bahan matrial, etc.

In fact no free luch ternyata, dari angka 1 juta rumah itu dibagi lagi menjadi dua kategori yaitu sekitar 700 ribu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan subsidi dari pemerintah. Sisanya 300 ribu rumah untuk non-MBR yang sepenuhnya diserahkan kemekanisme pasar sehingga tidak ada subsidi dan harganya yang bisa berubah-rubah.

Tujuan utama program ini memang hanya untuk menciptakan daya beli masyarakat dengan mengubah aturan mengenai kewajiban minimum uang muka menjadi 1% dari harga jual rumah dan memberikan bantuan subsidi langsung kepada MBR berdasarkan tingkat kemampuan ekonominya dan juga menghapus atau meringankan berbagai aturan lain yang dianggap menghambat.

Menurut kementrian Pekerjaan Umum (PU), setidaknya masih terdapat tujuh kendala dari program sejuta rumah. Pertama, belum tersosialisasinya dengan baik program sejuta rumah kepada para stakeholder di daerah. Kedua, data perumahan yang kurang akurat. Ketiga adalah perumahan belum menjadi program utama pemerintah daerah.

Keempat, regulasi pemerintah daerah terkait pembangunan rumah/perumahan belum mendukung. Kelima, jenis perizinan/non perizinan pembangunan perumahan, persyaratan dan proses penerbitan masih cukup banyak.  Keenam, adanya kerbatasnya lahan dan harga tanah yang mahal. Dan ketujuh adalah tingginya persyaratan kredit perumahan rakyat (KPR) oleh Bank Indonesia.

Sehingga dampaknya adalah rendahnya realisasi pembangunan program sejuta rumah baru, hingga 4 Agustus 2016 baru mencapai 230.802 unit yaitu sebanyak 179.718 unit rumah MBR dari target 700.000 unit rumah dan rumah non-MBR sebanyak 51.084 dari target 300.000 unit rumah. Pada akhir tahun 2015 lalu juga realisasi pembangunannya hanya mencapai 667.668 unit yang sisanya itu dikejar untuk diselesaikan pada kuartal pertama 2016.

Program sejuta rumah ini juga terancam tidak akan berjalan lancar dan diperkirakan hanya akan bertahan dalam dua hingga tiga tahun lagi akibat kenaikan harga tanah. Para pengembang rumah diperkirakan hanya mempunyai stok lahan paling lama untuk tiga tahun mendatang. Walaupun setelahnya mereka dapat melakukan pembelian lahan lagi, tetapi harga tanah bisa dipastikan akan mengalami kenaikan, apalagi di kawasan-kawasan strategis. Akibatnya semakin lama para pengembang semakin tidak mampu membelinya kecuali dengan menaikan harga jual rumah. Pemerintah juga belum melakukan langkah-langkah yang strategis dalam menghadapi ancaman kenaikan harga tanah ini.

Kembali ke pertanyaan awal, maukah rakyat membelinya. Pada dasarnya harga rumah ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan supply dan demand. Tetapi demand lah yang sangat berpengaruh dalam kasus ini, karena harga rumah tidak bisa lebih besar dari daya beli para pembelinya dan sekali lagi kengininan tidak bisa dibilang demand.

Bagaimana pun, program sejuta rumah ini bukan hanya soal pembangunan rumahnya saja melainkan juga soal penjualan. Salah satu pengembang milik pemerintah yaitu perum Perumnas yang ikut serta dalam program ini di pertengahan tahun 2016 baru bisa merealisasikan pembangunan 16.193 unit rumah dari target tahun ini sebanyak 33.500 unit. Mereka para pengembang sulit melakukan pembangunan jika tidak ada pesanan, idealnya harus ada pesanan dulu baru bisa membangun karena jika tidak maka biaya dan resiko mereka akan semakin tinggi.

Sekadar memberikan gambaran karena cukup rumit mencari informasi tentang median income  yang digunakan sebagai patokan dari Indonesian middle class dan pengertian MBR itu sendiri dalam Peraturan Menteri PU (PERMEN) yang kurang jelas :

Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Maka proyeksi dari Boston Consulting Group (BCG) tentang jumlah kelas menengah dan penggolongannya di Indonesia di tahun 2012 hingga tahun 2020 berikut cukup memberi gambaran :

https://i1.wp.com/www.finansialku.com/wp-content/uploads/2014/09/Siapa-Saja-Kelas-Menengah-Indonesia-Data-Jumlah-Kelas-Menengah-Finansialku.jpg

Sumber: Boston Consulting Group

Keterangan:

  • Elite pengeluaran bulanan lebih besar dari 7,5 juta
  • Affluent pengeluaran bulanan antara 5 juta sampai dengan 7,5 juta
  • Upper Middle pengeluaran bulanan antara 3 juta sampai dengan 5 juta
  • Middle pengeluaran bulanan antara  2 juta sampai dengan 3 juta
  • Emerging Middle pengeluaran bulanan antara 1,5 juta sampai dengan 2 juta
  • Aspirant Middle pengeluaran bulanan antara 1.juta sampai dengan 1,5 juta
  • Poor Middle pengeluaran bulanan lebih kecil dari 1 juta

Sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai cicilan perbulan yang katanya terjangkau yaitu sekitar 500 ribu-600 ribu per bulan dan kriteria penghasialan perbulan calon pembeli yang berhak mendapatkan rumah murah tersebut paling tinggi 4 juta. Maka mereka yang berhak ikut subsidi paling tinggi berada pada kategori Upper Middle. Kalau seperti itu menurut angka tahun 2012 paling tidak hanya lebih dari 9,1 juta jiwa orang Indonesia yang tidak bisa mendaftarkan diri untuk ikut program tersebut. Sisanya ?

Dari segi pemberi kredit, kemampuan seseorang untuk membeli rumah menurut investopedia  dapat diukur dengan beberapa faktor seperti Front-End Ratio, Back-End Ratio, dan Down Payment.

Front-End Ratio. The front-end ratio is the percentage of your yearly gross income dedicated toward paying your mortgage each month. Your mortgage payment consists of four components: principal, interest, taxes and insurance (often collectively referred to as PITI) (see Understanding The Mortgage Payment Structure). A good rule of thumb is that PITI should not exceed 28% of your gross income. However, many lenders let borrowers exceed 30%, and some even let borrowers exceed 40%.

Back-End Ratio. The back-end ratio, also known as the debt-to-income ratio (DTI), calculates the percentage of your gross income required to cover your debts. Debts include your mortgage, credit card payments, child support and other loan payments. Most lenders recommend that your DTI does not exceed 36% of your gross income. To calculate your maximum monthly debt based on this ratio, multiply your gross income by 0.36 and divide by 12. For example, if you earn $100,000 per year, your maximum monthly debt expenses should not exceed $3,000.

Down Payment. A down payment of at least 20% of the purchase price of the home minimizes insurance requirements, but many lenders let buyers purchase a home with significantly smaller down payments. The down payment has a direct impact on your mortgage payment, and, therefore, also on both the front-end and back-end ratios. Larger down payments enable buyers to purchase more expensive homes.

Sisanya dari yang 9,1 juta orang lebih tersebut minimal kalau pakai Front-End Ratio dengan mengabaikan pembayaran pajak, asuransi, dan prinsipal maka yang bisa dijangkau oleh program ini bisa sampai tingkat paling bawah yaitu kategori Poor. Mengabaikan pembayaran lainnya juga dengan menggunakan Back-End Ratio yang dapat dijangkau hanya paling tidak mereka yang berada pada kategori Emerging Middle keatas. Sedangkan dari segi Down Payment sendiri pemerintah telah melonggarkan aturannya.

house-of-cards-4

Lord Harold Samuel, seorang real estate tycoon dari Inggris pernah berkata yang kemudian seperti yang dipinnjam mr. Underwood di pembukaan serial House of Cards di atas  :

There are three things that matter in property: location, location, location.

Kegagalan pembangunan kota-kota baru dengan tingkat hunian rumah dan apartemen yang sangat rendah dan bahkan kosong melompong walau pun harganya sudah disubsidi alias murah yang terjadi di China menjadi contoh nyata yang harus dipertimbangkan lagi dalam memilih lokasi pembangunan perumahan. Selain soal harga yang murah yang sangat esensial dari sebuah rumah adalah lokasinya itu sendiri. Lokasi tentu memengaruhi harga, tapi ada nilai lain yang tentu saja tidak bisa didapatkan pada lokasi yang berbeda.

Bahkan menurut beberapa studi, mereka yang berpenghasilan rendah bisa hidup lebih baik dengan tinggal di daerah yang lebih makmur, bukan malah sebaliknya disatukan dengan mereka yang sejenis. Apalagi jika lingkungan tersebut tidak dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, Saya pikir kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan rumah-rumah tersebut jika dipaksakan pembangunannya tanpa pertimbangan yang matang. Yah tentu saja harapan akan memadai ini kan sangat jarang didapatkan oleh rakyat Indonesia utamanya dari pemerintahnya sendiri. Rakyat pun tidak sebodoh itu membeli hanya karena iming-iming harga yang murah padahal kualitasnya murahan.

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Turun

pdb

Sumber : tradingeconomics.com

Seperti yang terlihat di gambar di atas, terdapat penurunan dari tahun 2012 sampai angka terakhir di tahun kemarin 2015 dan kemungkinan lagi di tahun 2016. Penurunan ini sebenarnya sangat menakutkan bagi sebuah negara, bayangkan berapa triliun rupiah yang sudah hilang dari ekonomi Indonesia selama rentang waktu 4 tahun ke belakang.

Sebagai seorang yang bukan ekonom saya tentu saja merasa aneh ketika pertama kali melihat diagram di atas. Mengingat fakta bahwa selama tahun-tahun belakangan pertumbuhan ekonomi setiap tahun diberitakan naik.

long

Sumber : tradingeconomics.com

Jadi apa yang terjadi ? Yang terjadi adalah rupiah turun dengan signifikan selama jagka waktu tersebut. Sekian 🙂

Landasan Berpikir Tax Amnesty “Trickle Down” Tidak Berfungsi

taxes-tax-evasion-police-handcuffsKebijakan pengampunan atau amnesti pajak (Tax Amnesty) sebenarnya terdengar amat menjanjikan bagi dunia bisnis. Tujuan utamanya adalah adanya aliran masuk berupa uang atau aset berharga lainnya yang dimiliki oleh individu atau institusi asal Indonesia yang diparkirkan di luar negeri.

Jika berhasil, kebijakan ini katanya bakal meningkatkan investasi di berbagai bidang yang kemudian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga, tentu saja ujung-ujungnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara kesuluran. Nah, cara berpikir seperti ini lah yang sebenarnya melandasi amnesti pajak tersebut dan bisa disebut juga dengan “trickle down”.

Berita buruknya menurut studi yang dilakukan oleh International Monetary Found (IMF) menyatakan bahwa peningkatan pendapatan 20 persen penduduk terkaya sebenarnya malah berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan peningkatan pendapatan 20 persen penduduk termiskin dan kalangan menengah suatu negara. Jadi manfaat kenaikan pendapatannya tidak otomatis trickle down.

Pengampunan pajak ini sebenarnya hanyalah ramalan atau sama seperti janji-janji para politisi di masa-masa kampanye yang harus diimplementasikan dulu baru bisa dilihat hasilnya, apakah sesuai harapan atau tidak. Nah, pemerintah telah menaruh proyeksi tersebut di dalam anggaran belanja negara, anggaran yang setiap tahun dikritisi karena terlalu ambisius dari segi penerimaan pajaknya.

Mereka seolah tengah menulis diatas cek kosong, menunggu durian runtuh sebelum musimnya tiba sehingga mau tidak mau berbagai kebocoran pembiayaan anggaran memaksa mereka  untuk mencari sumber pendanaan lain (baca : utang) atau malah memotong berbagai porsi belanja.

Wait, jadi apa hubungannya antara pengampunan pajak dan para penduduk terkaya di negeri ini. Yup, merekalah sebenarnya yang menjadi target penerimaan pajak tersebut karena hanya merekalah yang bisa membuka akun rahasia atau perusahaan jadi-jadian di Panama dan tax havean lainnya termasuk Singapura. Para pedagang Kangkung di pasar tradisional jarang yang mungkin punya uang dalam jumlah fantastis sehingga harus disembunyikan di negara lain supaya tidak kena pajak.

Sesuai kebijakan tersebut, aliran uang dan aset berharga itu akan menjadi tambahan modal investasi bagi industri sehingga dapat bertumbuh dan pertumbuhan tersebut akan berdampak pada kenaikan upah atau gaji bagi pekerja. Sekali lagi itu pun kalau perusahaan tersebut mau berinvestasi dan juga menaikkan upah dan tidak berupaya menghindar dengan berbagai cara untuk menggunakan uang dan aset mereka itu untuk kepentingannya sendiri, well itu masih uang mereka.

Faktanya, pemerintah dan dunia bisnis secara konsisten tidak berpihak pada kenaikan upah. Ditambah lagi dengan kondisi perekonomian internasional yang lesu yang menekan permintaan pada tahun 2016 ini maka tentu saja dampak yang diharapkan tersebut sulit tercapai.

Sektor real menjadi salah satu sasaran tujuan bagi investasi dari amnesti tersebut karena sektor real akan mempekerjakan banyak orang dan menggerakan roda perekonomian Indonesia yang sesungguhnya yaitu konsumsi dalam negeri.

Dalam prakteknya, berinvestasi di sektor real tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Berbagai perhitungan dan perencanaan harus dibuat, berbagai aturan yang meski pun sudah direduksi tetap masih harus dipenuhi sebelum bisa mengeksekusi. Hal yang paling utama yaitu investasi tersebut haruslah menguntungkan.

Bagaimana pun uang dan aset-aset tersebut akan sangat berguna bagi perusahaan-perusahaan besar, untuk tiba di Indonesia saja mereka harus melewati institusi seperti bank yang pastinya akan lari ke bank-bank besar termasuk bank plat merah. Sayangnya lagi bank-bank tersebut terlalu tidak ramah dengan sektor real dan kalangan menengah ke bawah.

Bank BRI yang terkenal dengan kredit mikronya saja tidak lagi bertumpu pada urusan kecil mungil seperti itu melainkan juga pada kredit-kredit super gede  ke perusahaan-perusahaan super gede. Gampangnya lihat saja pada bunga kredit usaha rakyat yang baru 2016 ini diturunkan dari angka dua digit.

Ajang pengampunan ini juga sebenarnya cuma peristiwa jangka pendek dengan tiga tahap sepanjang tahun 2016 sampai 2017 ditambah dengan kewajiban parkir tiga tahun di berbagai pilhan investasi.

Jadi tidak dapat dikatakan bentuk investasi jangka panjang, walau pun bagi dunia bisnis diatas satu tahun saja bisa dibilang begitu tapi dalam perspektif pemerintah seperti rencana jangka panjang yang lima atau kelipatan lima tahunan ya tidak bisa dibilang begitu. Setelah periode tersebut, mereka bebas lagi untuk memarkirkan uang dan asetnya itu di negara lain.

Satu hal yang dikhawatirkan adalah amnesti ini menjadi ajang bagi para pengemplang untuk mencuci uang haram mereka secara legal. Sepertinya ada kejanggalan ketika pemerintah menargetkan jangka waktu tertentu bagi amnesti ini dan mengancam bahwa setelah itu mereka akan dikejar karena pemerintah sudah mempunyai data mengenai seluruh uang dan aset tersebut. Kalo memang melanggar, ya tangkap saja.

Program Terbaik Mengentaskan Kemiskinan Lebih Cepat

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat erat hubungannya dengan negara dunia ketiga seperti Indonesia. Bahkan, kemiskinan terparah itu sendiri hadir di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti ibu kota negara atau wilayah metropolitan. Jakarta misalnya, kemiskinan di Jakarta dapat ditemukan di seluruh bagaian kota mulai dari utara, selatan, barat, timur dan juga pusat. Kota-kota penyangga Jakarta yang biasanya disatukan singkatannya menjadi Jabodetabek yaitu Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi juga memiliki banyak kawasan kumuh. Surabaya dan sekitarnya, Bandung, Jogja, Makassar, Medan dst juga tidak luput dari fenomena ini.

Namun, tetap saja secara rata-rata tingkat kemakmuran wilayah-wilayah tersebut jauh lebih baik dari wilayah lain seperti Indonesia bagian timur, pedalaman Kalimantan dan Sumatera, termasuk juga kawasan-kawasan tertentu di Pulau Jawa seperti Banten. Perpindahan penduduk ke kawasan yang memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi pun tetap berlangsung setiap tahunnya, yang pada banyak kejadian malah menambah populasi masyarakat miskin di kawasan yang mereka tuju.

Kemakmuran yang saya maksudkan merupakan kombinasi berbagai kemudahan akses seperti akses kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dst yang menjadikan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Indikatornya tentu saja pertumbuhan ekonomi, angka partisipasi sekolah, dan berbagai indikator lain yang biasa digunakan lembaga-lembaga sejenis BPS.

Menurut penelitan yang dilakukan Quintana-Domeque, Associate Professor in Economics at the University of Oxford and Dr Marco Gonzalez-Navarro, from the University of Toronto peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam suatu kawasan dapat ditingkatkan dengan lebih cepat melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar.

Penelitian ini dilakukan di salah satu kota di Mexico yang mengimplementasikan program pembangunan yang didanai oleh pemerintah yang mencakup pengaspalan jalan yang tersambung ke pusat kota dan juga pembangunan tempat parkir. Terbukti bahwa, pengaspalan jalan di distrik tertentu yang relatif miskin telah memberikan dampak yang cukup capat. Mereka yang mengalami perbaikan-perbaikan tersebut tidak hanya lebih mudah terhubung ke kota tapi juga menikmati kenaikan valuasi harga properti yang ada disepanjang jalan yang diperbaiki. Kenaikan tersebut pada akhirnya akan memberikan mereka akses yang lebih besar pada fasilitas kredit yang tersedia sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.

Di Indonesia saat ini program pemerintah memang telah menyasar perbaikan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan, jembatan, jalur kereta, bandara, pelabuhan, dst. Akses ke perkreditan atau perbankan juga telah lama ada diberbagai pelosok tanah air oleh sistem kredit mikro tersuskses di dunia, BRI. Belum lagi program kredit usaha rakyat yang saat ini bunganya telah berada dibawah dua digit.

Nah, dengan latar yang begitu favorable ini, dalam waktu dekat bisa diharapkan bahwa kemakmuran akan lebih merata di seluruh pelosok tanah air. Namun, tentu saja keberhasilan perbaikan yang diupayakan tersebut masih sangat bergantung pada berbagai hal. Korupsi yang masih merajalela seringkali mengakibatkan program-program ambisius besar yang bermanfaat mandek ditengah jalan, bahkan gagal total seperti kasus Hambalang. Bukan tidak mungkin, jika tidak diawasi dengan baik, program yang tengah berjalan saat ini juga bisa berakhir semengenaskan Hambalang. Juga, kondisi perekonomian dalam dan luar negeri yang saling berkaitan erat dapat menghambat pendanaan program-program tersebut.

Pajak untuk Indonesia yang Lebih Baik

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara atau APBN. Dulu, jaman orba memang pendapatan negara kita tercinta ini sebagian besar berasal dari minyak bumi.  Tapi, tidak seperti di negara-negara arab cadangan minyak Indonesia rupanya tidak terlalu banyak. Akhirnya perlahan-lahan pertamina yang monopoli perminyakan Indonesia karna kkn pun bangkrut, berikutnya kita menjadi pengimpor minyak dan bahkan ujung-ujungnya harus hengkang dari organisasi kartel minyak dunia, OPEC. Nah, sejak itulah pemerintah yang suka bikin anggaran besar-besar pun mulai melirik pajak, sumber pendanaan utama baru yang lebih efektif, karna bisa maksa, bayar atau hukuman.

Sebagai mahasiswa bisnis, saya belajar sedikit tentang pajak meski pun tidak semendalam di jurusan perpajakan (2 sks selama 2 smester berturut-turut). Tentu sangat jelas korelasi antara pajak dan dunia bisnis. Yup, sebagian besar pendapatan pajak berasal dari aktivitas bisnis sehari-hari.

Pemerintah memang membutuhkan banyak dana untuk mengelola negara sebesar Indonesia ini. Negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya kalau pemerintah tidak bisa membayar gaji pegawai negri, membangun jalan dan jembatan, membeli persenjataan, subsidi ini itu dan masih banyak lagi. Pajak juga dapat menjadi alat bagi pemerintah utuk mengatur konsumsi masyarakat terhadap barang tertentu (barang mewah, alkohol dst).

Selama ini memang rezim pajak di Indonesia tidak begitu jelas, populisme memang sangat berpengaruh terhadap politik anggaran kita. Mungkin ini karena tarif pajak di kita masih belum terlalu besar seperti di negara-negara lain, sehingga masyarakat tidak terlalu sensitif dengan isu kenaikan pajak. Meski perusahaan-perusahaan besar sering kali harus berurusan dengan dirjen perpajakan soal pengemplangan, seperti Bakrie grup dst.  Walhasil, para politikus pun jadi tidak terlalu berminat menggoreng isu pajak untuk merenggut suara di pemilihan-pemilihan umum, sembari mungkin menikmati beberapa rupiah dari lobi-lobi yang gencar oleh para pengemplang itu.

Sementara itu, negara tetangga kita yang kecil mungil seupil dekat Sumatra ternyata merupakan salah satu negara yang dikenal sebagai tax heaven, surga pajak bagi perusahaan mau pun hartawan kelas dunia (termasuk salah satu pendiri facebook, melarikan diri dari amrik karna takut dipalaki eh pajaki). Bahkan Malaysia juga bisa dikategorikan sebagai tax heaven. Mereka menetapkan pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia, namun dengan sistem perpajakan yang canggih, sehingga lebih efektif dalam memburu objek dan subjek pajak.

Peluang emas ini tentu saja tidak diabaikan begitu saja oleh perusahaan mau pun hartawan Indonesia. Ada sebagian dari mereka yang mendirikan kantor pusat di sana, meski pun seluruh aktifitas operasional bisnisnya berada di Indonesia. Ada pula yang membeli properti selangit di sana atau sekadar memarkirkan uang mereka di bank-bank dengan jaminan seratus persen aman, maka majulah Singapura.

Pajak di Indonesia sebenarnya tidak terlalu tinggi-tinggi amat, paling maksimal sekitar 30an persen, kalah jauh dengan negara-negara Skandinavia atau bahkan Amrik (kecuali Delawer) yang hampir merenggut separoh dari pendapatan warganya. Jadi pemerintah masih punya peluang untuk menaikkan lagi tarif pajak, jika ingin belanja lebih banyak tanpa berhutang terlalu banyak.

Paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Jokowi (yang sudah sembilan itu) ternyata juga memuat pemotongan pajak, bahkan lebih berani lagi pemerintah telah menjanjikan amnesti pajak bagi para pemarkir uang di Sg atau tempat lainnya agar mau kembali memboyongnya ke Indonesia. Tentu ini merupakan langka maju yang dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, jika dibarengi dengan perbaikan dalam sistem perpajak itu sendiri. Lah wong target pendapatan pajak tahun kemarin saja belum bisa terpenuhi.

Data Ekonomi Made in China

Sebagai negara pengekspor terbesar ke Indonesia tentunya kita tidak asing lagi dengan barang-barang Made in China, mulai dari produk-produk kecil seperti tusuk gigi sampai mesin-mesin besar seperti pembangkit listrik Diesel PLN pun banyak yang ber Made in China. Kita juga tidak asing dengan produk-produk fashion buatan China yang banyak berseliweran di pasar, yang rata-rata merupakan barang tiruan atau KW.

Bahkan, batik yang katanya identitas nasional Indonesia pun ada KWannya, buatan China. Produk-produk tiruan China tentu tidak hanya diekspor ke Indonesia saja, melainkan diekspor ke berbagai penjuru dunia sehingga kualitas produk Made in China pun terkenal diseluruh penjuru dunia.

Selain gemar membuat barang-barang KW, ternyata para ekonom juga mencurigai bahwa negara tirai bambu itu juga gemar membuat data ekonomi KW untuk menutupi fakta perlambatan ekonominya. Disinyalir bahwa pemerintah negara tersebut memanipulasi data dengan menggelembungkan angka pertumbuhan produktivitas dan menurunkan angka inflasinya.

Beberapa pejabat pemerintah lokal mengatakan bahwa selain PDB mereka juga telah menggelembungkan data pendapatan fiskal, pendapatan rumah tangga dan seterusnya. Menurut studi yang dilakukan ekonom Harry X Wu, dari tahun 1978 sampai 2012, pertumbuhan PDB China sebenarnya hanya tumbuh 7.6%, atau 2.6% lebih rendah dari angka 9.8% yang dikeluarkan pemerintah.

Sebenarnya perlambatan pertumbuhan ekonomi ini sangat rasional, angka pertumbuhan PDB 7,6%  pada tahun 1978 dibadingkan dengan angka yang sama tahun 2012 tentu akan berbeda dari segi jumlah output yang dihasilkan jika dihitung secara finansial.

Secara statistik mungkin pertumbuhannya menurun namun output yang dihasilkan jauh lebih besar lagi, bahkan angka 7 persenan tersebut sudah terbilang cukup tinggi. Penduduk usia kerja dan investasi yang telah mencapai puncaknya juga kesenjangan teknologi yang tidak lagi terlalu lebar jika dibandingkan dengan negara-negara maju pada akhirnya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi China.

Data KW ini sebenarnya merupakan dampak dari kebijakan pemberian insentif terhadap para pejabat pemerintahan yang berdasarkan pada seberapa besar pertumbuhan yang dicapai. Sebagai negara yang masih bergantung pada investasi asing, pemerintah China tentu sangat paham bahwa investor sangat sensitif dengan angka pertumbuhan, sehingga angka pertumbuhannya harus terus tinggi agar mereka mau berinvestasi.

Perlambatan ekonomi China semakin jelas saja bagi investor setelah kebijakan depresiasi renmimbi terhadap dollar Amerika dilakukan. Sehingga, investor pun mulai mencari tempat lain yang lebih menjanjikan yang berarti arus capital outflow dari China secara besar-besaran.

Dampak yang paling besar terjadi di pasar saham China, depresiasi renmimbi yang terus terjadi memicu kepanikan para investor kecil yang mendominasi pasar saham. Investor kecil yang kebanyakan merupakan ibu rumah tangga, pedagang, dan sejenisnya yang kurang mengerti soal finansial itu mengalokasikan sebagian kekayaannya di pasar saham dengan berharap pertumbuhan yang tinggi pun panik. Mereka akhirnya melakukan aksi jual secara besar-besaran berharap agar nilai investasinya tidak jatuh semakin dalam lagi. Pada akhirnya penjualan besar-besaran membuat indeks saham di Shanghai rontok.