Sepotong Negara Teruntuk Kaum Konservatif Indonesia

Setelah demo siang ini tanggal 4 November 2016, sepotong ide lama yang masih terngiang-ngiang di kepala saya muncul lagi. Bagaimana kalau yang katanya sebagian besar orang Indonesia yang menghendaki negara dengan sistem tidak terbuka atau demokrasi limited edition di negara ini itu bikin satu negara lagi saja.

Ide bahkan implementasi negara dengan sistem seperti itu sudah pernah terjadi di masa silam dengan proklamasinya Kartosuwiryo dan penyantuman tujuh penggal kata di naskah undang-undang dasar negara. Kerajaan-kerajaan sebelum Indonesia pun menerapkan sistem yang bernafas sama. Jadi tidak asing lagi ide semacam itu di negara ini.

Sistem negara Indonesia yang sekarang pun merupakan sistem kompromi yang karena kebutuhan menghasilkan berbagai implementasi yang sama. Pengadilan agama dan hukum-hukum perkawinan dapat dimasukkan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Belakangan bahkan terdapat wacana menghidupkan pengadilan atau yang sejenis dengan itu yang khusus mengatasi masalah-masalah legal dari perekonomian dengan ide sama karena adanya kebutuhan.

Kultur masyarakatlah yang sebenarnya berperan dalam menghadapi realitas sekarang. Ada yang mengatakan, kalau saja sejak dulu sudah ada niat yang sangat kuat secara luas terhadap implementasi sistem tersebut maka Indonesia yang kita kenal bukanlah Indonesia dengan sistem semacam sekarang ini. Jaman dahulu saja tidak pernah kerajaan/kesultanan di Indonesia yang menerapkan sistem yang sama dengan begitu ketatnya kecuali sebagian aspek saja.

Pemerintah dalam pandangan saya selama ini menjaga sebagaimana mungkin agar berada dalam sisi remang-remang, seolah mendukung seolah tidak. Lihat saja lembaga-lembaga yang begitu dekat dengan negara seperti kementrian agama beserta lembaga-lembaga dibawahnya termasuk institusi pendidikan baik universitas maupun sekolah. Bahkan lembaga fatwa pun menjadi begitu bergantungnya pada negara. Meski tidak separah di Mesir yang dikontrol oleh para diktatornya, lembaga fatwa pun melakukan self censorship karena pertimbangan negara.

Tapi sekali lagi, jika memang benar ada ketidakadilan terhadap mayoritas, maka mayoritaslah yang harus bertindak untuk merubah. Sejuta orang pun yang berjalan di jalan raya tidak akan bisa memengaruhi jika sistem yang ada memang seperti sistem sekarang ini yang berbelit-belitnya minta ampun. Bayangkan saja, proses hukum yang dimulai hari ini bisa-bisa malah berakhir bertahun-tahun kemudian dengan biaya yang cukup lama daan masa hukuman yang diskon sana diskon sini.

Saya hanya ingin menekankan, butuh lebih dari sekadar kompromi untuk menjalankan tuntutan seperti yang diminta para demonstran hari ini itu. Kalo kata organisasi yang diikutin teman saya ya memang begitu mesti ada sistem baru, meski pun ide organisasinya mengenai sistem seperti apa memang sangat-sangat tidak bagus menurut saya.

Iklan

I’m With Her

herJudul tulisan ini sebenernya merupakan slogan kampanye Hillary Clinton, calon presiden (or the presumtive lol) Amerika dari partai Democrat yang tinggal sekitar dua minggu lagi akan resmi menang. Mantan first lady, senator, menteri luar negeri dan bahkan calon presiden di 2008. Hillary merupakan tokoh politik Amerika yang telah berkecimpung didunia sosial politik selama lebih dari 30 tahun sehingga beliau bukanlah outsider yang baru muncul ketika pemilu tiba dan telah sangat berpengalaman dengan intrik-intrik Washington.

Sementara itu penantangnya dari partai konservatif Republican yaitu u know who, Donald Bebek eh Trump, seorang ikon bisnis Amerika yang sudah terkenal dari buku-bukunya, hotel, kasino dan juga acara tv yang dia bawakan.Tanggal 23 Oktober kemarin nytimes merilis daftar lengkap insults yang udah dikeluarin Donald lewat akun twitternya yang kemudian sehari berikutnya dikeluarkan dalam edisi print koran dua halaman full, if you wanna see all his insulst yang sepertinya sama aja dengan dipanggung atau dimana saja googling aja.

Bagi saya yang baru pertama kali mengikuti dengak seksama proses pilpres di Amerika sih kandidat seperti Donald itu amat sangat tidak terbayangkan bisa menjadi calon presiden di negara pengekspor demokrasi yang selalu menjajakan demokrasi kemana-mana apalagi di jaman sekarang ini. Amerika yang selalu ikut campur urusan negara lain itu pasti akan langsung merespon jika yang melakukan hal semacam Donald itu seorang calon presiden di negara seperti Filipina, yang pada dasarnya memang mereka lakukan.

Kepopuleran Donald sebenernya memang memiliki basis yang jelas di masyarakat Amerika akan sistem perekonomian mereka yang not working bagi sebagian besar masyarakatnya. Ekonomi Amerika yang sering kali dilanda krisis karena ulah para segelintir orang di Wallstreet seperti yang terjadi di 2008 menjadikan kehidupan bagi sebagain besar rakyat semakin sulit saja. Meski pun dalam berbagai indikator saat ini Amerika masih dapat disebut sebagai the greatest country in the world, tapi tentu saja masalah seperti itu memang ada dan nyata.

Apa pun hasil dari pilpres Amerika tetap saja saya bukan warga sana dan walau pun terdampak paling kecil atau bersifat jangka panjang jadi tidak perlu mencla-mencle. Mungkin pelajaran yang bisa diambil adalah bagaimana sebuah sistem demokrasi yang matang menjalankan pemilunya serta bagaimana mereka menghadapi keinginin bodoh yang sama dengan keinginan bodoh para pendukung Brexit. Suatu ketika kalau ada hal-hal semacam Donald maka kita tidak akan asing lagi.

Pak Jokowi, Negara Bukan Perusahaan

What people learn from running a business won’t help them formulate economic policy. A country is not a big corporation. The habits of mind that make a great business leader are not, in general, those that make a great economic analyst; an executive who has made $1 billion is rarely the right person to turn to for advice about a $6 trillion economy.

Ide tulisan ini saya pinjam dari Paul Krugman ekonom peraih nobel prize yang juga sangat vokal menyuarakan opininya di New York Times. Dalam tulisannya yang berjudul A Country Is Not a Company tersebut, Krugman berusaha menjelaskan bahwa bagaimana pun mengurus ekonomi negara itu tidak sama dengan mengurus perusahaan.

Menurutnya, pemimpin perusahaan yang telah berhasil membuat perusahaannya untung besar sekali pun sangat jarang yang bisa dimintai sarannya mengenai kebijakan perekonomian sebuah negara yang skalanya jauh lebih besar dari perusahaan. Pengalaman mereka dalam mengurus perusahaan tidak menjadikan mereka secara otomatis pakar ekonomi yang dapat menghasilkan kebijakan ekonomi yang tepat bagi sebuah negara.

Mengurus negara memang tidak pernah bisa dilakukan dengan cara one men show melainkan secara bersama-sama. Presiden dibantu oleh para menteri, menteri pun dibantu oleh para staf yang berada di bawah departemenya masing-masing. Sehingga segala keputusan yang diambil seharusnya bukan keputusan satu orang saja melainkan hasil dari kerjasama tim.

Jokowi dan JK sendiri sebelum terjun ke dunia politik merupakan pebisnis yang sukses dalam bisnis mereka masing-masing. Jokowi merupakan pengusaha mebel dari Solo dan JK merupakan pewaris  grup bisnis Kalla yang menguasai pangsa pasar otomotif Indonesia timur. Presiden dan wakil presiden sah-sah saja berasal dari latar belakang apa saja, mereka tidak harus menjadi ekonom kawakan dulu untuk bisa nyalon jadi orang nomor satu dan dua di negeri ini.

Bahayanya adalah ketika perumus kebijakan negara mayoritas dikelola oleh pebisnis. Berbagai pos menteri diisi oleh para pebisnis, termasuk jabatan kepala bank sentral. Mereka dianggap bisa menjadikan Indonesia lebih baik dengan pengalaman yang mereka meliki selama berada di dunia bisnis.

Kasus yang terakhir menteri ESDM yang merupakan konsultan perminyakan lepas pantai di Amerika yang kemudian belakangan diketahui telah memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat menjadi salah satu contoh mengapa para pebisnis itu memang cocoknya di bisnis saja.

Jika melihat ke kasus meteri tersebut yang telah mendapatkan kewarganegaraan Amerika pada tahun 2012 maka yang dipertanyakan adalah alasan dibalik pengajuan kewarganegaraanya itu. Karena kewarganegaraan di Amerika tidak diberikan cuma-cuma tanpa syarat dan tes-tes yang berbelit-belit (saya pernah baca panduan tesnya, hahaha), kecuali mungkin beliau direkrut diam-diam oleh CIA atau karena kepentingan Amerika lainnya.

Oleh karena itu, kemungkinan alasan utama sang mantan menteri itu untuk mengajukan kewarganegaraan Amerika adalah alasan bisnis. Sebagai pengelola perusahaan di sana, menjadi warga negara Amerika akan mempermudah segala urusan administratif yang berkaitan dengan perusahaannya. Jelas bahwa hal ini merupakan cara berpikir profit-loss, apalagi (tanpa mungkin tahu akibat hukumnya) beliau masih memegang paspor Indonesia. Jadi dipikirannya jika datang ke Indonesia akan pakai paspor Indonesia dan jika balik ke Amerika akan pakai paspor Amerika.

Cara berpikir seperti itulah yang jarang dimiliki pebisnis ketika mengelola perusahaan, seperti yang diungkapkan Krugman, mereka hanya menemukan strategi yang tepat. Para pebisnis dapat menggunakan strategi yang tepat karena perusahaannya sebenarnya berada dalam sistem yang terbuka sedangkan negara merupakan sistem yang tertutup.

 

Businesses—even very large corporations—are generally open systems. They can, for example, increase employment in all their divisions simultaneously; they can increase investment across the board; they can seek a higher share of all their markets. Admittedly, the borders of the organization are not wide open. A company may find it difficult to expand rapidly because it cannot attract suitable workers fast enough or because it is unable to raise enough capital. An organization may find it even more difficult to contract, because it is reluctant to fire good employees. But we find nothing remarkable in a corporation whose market share doubles or halves in just a few years.

By contrast, a national economy—especially that of a very large country like the United States—is a closed system. Could all U.S. companies double their market shares over the next ten years? Certainly not, no matter how much their managements improved. For one thing, in spite of growing world trade, more than 70% of U.S. employment and value-added is in industries, such as retail trade, that neither export nor face import competition. In those industries, one U.S. company can increase its market share only at the expense of another.

 

Terima Kasih Netherlands

Indonesia sebagai negara bangsa menurut saya harus berterima kasih banyak kepada Belanda. Tapi, saya pikir acara terima kasihnya baru bisa dilaksanakan kalau Belanda mau minta maaf lagi dan berterima kasih banyak atas segala pengurasan yang mereka lakukan selama menjajah (termasuk berbagai benda atau catatan bernilai sejarah yang masih nyangkut di negeri kincir angin tersebut juga harus dikembalikan dulu).

Alasan berterima kasih yang paling utama kepada Belanda adalah karena teritori atau wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.Banyak hal lain sebenarnya yang dapat kita jadikan sebagai alasan untuk berterima kasih kepada Belanda. Jalan dan jembatan rintisan, jalur kereta api, dst hingga sistem yang korup pun merupakan warisan berharga dari Belanda.

Namun kalau bukan karena penjajah Belanda tidak akan pernah ada yang namanya Hindia Belanda dengan luas teritori persis sama seperti Indonesia saat ini. Bahkan Sriwijaya dan Majapahit sekali pun tidak bisa secara penuh menyatukan wilayah yang sebanding dengan Hindia Belanda.

Wilayah teritori merupakan salah satu komponen utama dari suatu negara, ketika dulu para pendiri Indonesia memikirkan tentang sebuah negara mereka tidak hanya berpikir soal orang-orangnya saja melainkan juga wilayahnya.

Sengketa pulau Sipadan dan Ligitan yang sempat heboh dan merusak hubungan Indonesia dan Malaysia misalnya, dalam konflik itu Indonesia dan Malaysia sama-sama mengajukan berbagai bukti terutama bukti historis kepemilikan atas pulau tersebut kembali pada jaman penjajahan. Apakah pulau tersebut dibawah jajahan Inggris atau Belanda, karena jika terbukti bahwa pulau tersebut pernah di bawah administrasi Belanda maka Indonesia bisa mengklaim bahwa pulau tersebut milik kita.

Penggunaan wilayah bekas jajahan atau hasil serah terima dari para penjajah barat sebagai suatu negara bisa saja mendatangkan ketidakstabilan seperti yang terjadi di timur tengah. Wilayah jajahan tersebut tidak benar-benar memiliki kesamaan dari berbagai sisi dan sebelum penjajahan mereka telah memiliki peradabannya masing-masing yang sangat panjang sejarahnya.

Hal tersebut tentu terjadi juga di beberapa bagian Indonesia, contoh yang paling seru adalah Aceh. Mereka memiliki sejarah yang sangat panjang dengan sejarah sebagai kesultaan islam pertama di nusantara. Hingga awal abad ke-20 pun mereka masih belum bisa ditaklukan kompeni Belanda karena perjuangan yang sangat gigih. Sehingga bagi mereka, tidak sulit untuk membayangkan pemerintahannya sendiri dan untuk itu memisahkan diri dari Indonesia.

Papua pun tidak menjadi bagian dari Indonesia hingga tahun 60an, bersama para separartis Maluku hingga saat ini mereka masing-masing masih saja berusaha untuk memisahkan diri dari Indonesia. Insiden teranyar mungkin pembatalan kunjungan kenegaraan SBY ke Belanda karena protes dari para separatis yang bebas berkeliaran di negeri itu.

Namun, jika kemudian ada yang masih bertanya lagi mengapa harus berterima kasih maka kita seharusnya mulai menyadari bahwa saat ini Indonesia adalah negara yang dari segi pendapatan domestik bruto lebih besar dari Belanda apalagi dari segi purchasing power. Indonesia bisa jadi jauh lebih besar lagi dari segi ekonomi dibanding mantan penjajah kita itu dengan pertumbuhan ekonomi yang selama ini kita alami. Sebagai bangsa yang besar (besar korupsinya?), sesuai pesan Bung Karno kita tidak boleh sekali-kali melupakan sejarah.

*Dankjewel Kompeni

Kudeta, Militer Selalu Punya Agendanya Sendiri

Presiden, Perdana Menteri, Senator, Anggota Parlemen di berbagai belahan bumi ini boleh berganti, tapi militer akan bertahan, paling tidak sebelum mereka pensiun. Skenario ini sepertinya sama dengan para pegawai negeri yang tiap periode melihat pergantian pemimpin mereka oleh karena pemilu. Pemimpin boleh berganti tapi toh mereka para pegawai yang akan menjadi mesin utama berjalannya roda pemerintahan. Sehingga, ya praktek-praktek yang sudah mendarah daging di kaum birokrat itu sulit minta ampun untuk diperbaiki, kita mungkin bisa melihat betapa frustasinya Ahok dengan praktek-praktek seperti itu.

Akan tetapi pihak militer meski pun modelnya sama jelas jauh berbeda dalam beberapa hal, utamanya power. Militer yang kita kenal adalah mereka yang gagah perkasa dengan senjatanya, dan memang mereka harus begitu kan. Mereka harus ada sebagai pelindung negara dari segala ancaman yang akan mengacaukan kehidupan bernegara kita, bukan untuk gagah-gagahan. Nah, karena latihan dan segala perlengkapan yang mereka miliki maka militer menjadi manusia super power yang disegani para warga sipil. Kekuatan militer itu menghasilkan kepercayaan dalam dunia militer bahwa mereka punya hak tertentu atas rakyat untuk memimpin dan pada berbagai kasus rakyat pun mengiyakan hal tersebut. Bahkan ada kecendrungan bahwa mereka enggan untuk diatur oleh sipil.

Indonesia telah mengalami mungkin sebanyak dua kali, ketika militer bertindak atas nama rakyat, entahlah mungkin ada peristiwa minor lain sehingga bisa dibilang sudah berkali-kali, tapi yang paling seru hanya dua yaitu peristiwa di sekitar G30SPKI dan kemudian reformasi 1998. Militer pada kasus pertama memperkokoh perannya dengan gagasan dwifungsi serta mengambil alih kontrol atas negara dan yang kemudian pada reformasi memastikan langkahnya untuk kembali kepada fungsi awalnya saja. Pada kedua kasus tersebut yang terjadi sebenarnya adalah militer merasa bahwa mereka berpihak dengan rakyat banyak, dengan para mahasiswa, demonstran dst meski pun pada kedua kasus itu sebagain dari militer ada di sisi lain.

Dalam keadaan ‘normal’, atau biasa-biasa saja seperti sekarang ini, peran militer seolah tidak terlihat kecuali bagi orang yang tinggal di sekitaran mereka atau ketika ada pemberitaan pergantian pemimpin puncaknya yang sedikit politis itu. Tapi, tentu saja tidak ada keadaan normal, dengan munculnya kekuatan-kekuatan dunia baru, dan kelompok teroris lintas batas agenda militer masih akan sangat berpengaruh. Paling tidak mereka butuh anggaran yang banyak, apalagi militer kita sudah diperintahkan untuk tidak lagi mengurusi bisnis-bisnis mereka di berbagai daerah. Sehingga militer harus bermain politik, memiliki agenda politis tersendiri.

Sedikit Tentang Brexit

Begini, alkisah muncul lah sekumpulan (united) bangsa dibawah kekuasaan tahta yang juga sekaligus pemimpin sekte pemrotes dari dari tahta suci Roma karna masalah wanita. Bersama yang lain mereka menginjakkan kaki di benua baru, timur jauh, dan menjadi tiada tandingannya di lautan setelah menenggelamkan keangkuhan Isabela di teluk. Bersama segenap harap dan berita dari para pelancong lain yang berhasil, pencarian bahan-bahan dapur yang pasokannya sudah diputus oleh khalifah di Istambul pun dimulai.

Sejak saat itulah, kerajaan yang menjadi penguasa wilayah bumi terbesar sepanjang sejarah pun dimulai. Meminjam model dari saudara jauhnya di Amsterdam, mereka pun mendirikan perusahaan paling berkuasa dalam sejarah dunia, the East India Company. Katanya operasioal perusahaan ini tidak ada bedanya dengan perusahaan-perusahaan abad 21, kecuali bahwa mereka punya tentara sendiri, tapi begitulah mereka mendominasi dunia, hampir tidak ada jengkal di setiap benua yang tidak mereka tandai, bahkan benua putih sekali pun (Antartik).

Kemudian, selain itu, the united menjadi pionir dalam revolusi industri, loncatan teknologi yang mengubah sejarah dunia, kekuasaan mereka seolah tak terbendung, meski pun harus kalah dengan para imigran di tanah pokahontas dan harus mengambil alih the east. Hingga kemudian muncul perang dunia satu dan dua, yang terkahir bahkan mengakibatkan gedung-gedung di London runtuh gara-gara besi terbang rasisme memuntahkan bomnya dan tentu saja si calon ratu mungil harus disembunyikan. United Kingdom masih menjadi super power yang diperhitungkan di dunia sejak itu, namun peta kekuasaan dunia telah berubah dan aliansi yang lebih besar dibutuhkan sehingga mereka bergabung dengan NATO dibawah patron Amerika.

Sejarah yang panjang itu menjadikan UK memiliki identitasnya sendiri seperti bangsa-bangsa Eropa lain, Prancis, Jerman dst. Hal ini pula lah yang menjadi masalah ketika European Union dengan komando dari Brussel memaksakan kehendaknya dengan menuntut setiap negara anggota membuka pintu imigrasinya lebar-lebar bagi sesamanya. Para pekerja murah asal negara Eropa Timur dan imigran dari negara-negara kacau seperti Syiria pun membanjiri negara mereka. Walau pun UK tidak membuka pintu terlalu lebar sebenarnya, mereka yang bahasa Inggrisnya sama jeleknya atau bahkan lebih baik sedikit dari saya itu pun menjadi tenaga kerja atau sekadar mengungsi dulu ke sana. Masyarakat merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti ini.

Tapi toh sebenarnya EU itu kan poin utamanya memang untuk mendukung kegiatan ekonomi, jadi konsekuensi bergabung harus berkaitan dengan perduitan.Dalam masalah perduitan ini pula para pendukung Brexit merasa bahwa UK lebih banyak memberi dari pada menerima dari EU, sehingga what so call tax payer money itu seperti dibuang sia-sia saja ke EU. Walau pun alasan ini tidak benar, tapi yang terlihat memang seperti itu, hingga akhirnya terbukti kalau ternyata dalam satu hari saja UK (dan tentu saja bagain dunia lain) kehilangan milyaran pounds karena pilihan yang mereka ambil.

Alasan para pendukung remain memang benar adanya dan didukung oleh berbagai pihak termasuk dari negara lain seperti Amerika bahkan dengan nada yang mengancam. Tapi toh rakyat, yang dalam hal ini kaum baby boomers nya UK didukung oleh kaum muda yang tidak datang untuk memilih dalam referendum telah menjatuhkan pilihan dengan margin yang sangat tipis. Kaum muda dan terdidik (yup menurut survei para pemilih leave itu tidak begitu terdidik) merasa bangun di pagi hari dengan UK yang baru setelah hasil voting hari sebelumnya diumumkan.

Meski pun bukan warga UK, saya mendukung kalau UK harus tetap berada di dalam EU, namun saya juga sebenarnya penasaran apa yang akan terjadi jika UK memilih leave. Tentu akan fenomenal, akan ada anomali yang sepertinya seru, termasuk yaah untung besarnya The Man Who Broke the Bank of England, Soros. Efek domino Brexit juga mulai terdengar lebih keras gaungnya di seantero eropa termasuk Prancis dengan aktris utamanya Le Pen dan yang lebih lucu lagi adalah negara bagian Texas di Amrik.

Prediksi Pemilu 2019, Siapa dan Bagaimana

Setelah pergulatan satu lawan satu yang cukup seru di pilpres 2014, antara Jokowi dan Prabowo yang cukup menguras urat syaraf maka selanjutnya saya mulai bertanya-tanya apa yang akan terjadi nanti di 2019. Pilpres 2014 awalnya menurut saya akan mengubah peta perpolitikan Indonesia, meski pun sejak awal saya melihat sebenarnya banyak persamaan antara kedua kubu yang haus kekuasaan ini.

Perpecahan atau kubu-kubuan itu jelas terjadi di lapangan karena memang dieksploitasi juga oleh kedua calon, kiri versus kanan, nasionalis versus agamis dst menjadi tema yang membagi Indonesia kedalam dua pilihan yang sulit.

Jokowi pun menang dan semuanya ternyata terlihat semakin jelas saja. Para aktor yang itu-itu lagi (khususnya di kubu yang kalah) mulai grask-grusuk  agar kebagian kue kekuasaan atau sekadar mempertahankan posisi yang sudah dipegang. Kecuali Gerindra, PKS, dan mantan partai penguasa yang gengsi, partai-partai lain mulai merapat ke istana negara, karna satu dan lain hal yaitu satu saja, kekuasaan. Akhirnya parlemen pun tidak terlalu bisinng bagi istana dengan bergabungnya partai beringin secara resmi.

Saya mencoba mengingat-ingat lagi situasi di pemilu 2009, sepertinya dasar prediksi pemilu dan pilpres 2019 lebih cocok dengan mengambil contoh tahun ini. Pada tahun 2009 sang petahana berhasil memenangkan kembali pemilu yang lumayan seru juga. Mengalahkan mantan presiden untuk kedua kalinya (sekaligus mengakhiri ajang nyapres sang Ibu) dan juga mantan wakilnya sendiri yang menemani beliau selama lima tahun di tampuk kekuasaan dengan kemenangan telak.

Sebuah prestasi memang, karena waktu itu pemerintahannya tidak sepi dari hujan kritik dan skandal-skandal berskala besar yang bisa mengancam kemenangan beliau. Bahkan serangan ditujukan langsung ke gaya kepemimpinan sang presiden dengan slogan nyindir dari wakil presidennya yang sangat menohok, lebih cepat lebih bae. Setelah kemenangannya yang kedua tersebut, parlemen pun telah didominasi partai penguasa dengan rekor kemenangan yang mungkin tidak akan pernah mereka capai lagi setelahnya dengan koalisi yang sangat besar.

Bagaimana pun, sepuluh tahun masa kepemimpinan SBY telah membawa Indonesia kembali on track dalam hal pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup memuaskan didukung oleh stabilitas politik.  Sehingga, pemerintahan Jokowi jilid satu sebenarnya tinggal meneruskan kondisi yang telah dicapai SBY tersebut yang sejauh ini nampaknya berjalan sesuai dengan yang diharapkan meski pun dalam kondisi perekonomian dunia yang tidak begitu menggairahkan.

Seperti yang terlihat pada pemilu 2009, terdapat kecendrungan masyarakat untuk memilih petahana kembali dengan alasan stabilitas jika memang pemerintah tersebut berhasil mewujudkannya. Hal ini juga didukung dengan adanya kebijakan-kebijakan populis yang biasanya tiba-tiba muncul menjelang pemilu yang pada hakikatnya terlalu instan dan tentu saja tidak efektif dalam menyelesaikan masalah seperti pada era SBY dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) nya. Kebijakan seperti itu tidak hanya terjadi di tingkat nasional saja, tetapi secara luas terjadi di pilkada-pilkada dengan petahan yang ingin berkuasa lagi.

Peluang bagi figur seperti Prabowo yang memang sudah terbukti elektabilitasnya tinggi dan para kepala daerah seperti Ridwan Kamil, Risma dst tentu saja masih terbuka lebar bagi pemilu 2019.

Dari segi ekonomi yang meski pun telah ada tanda perbaikan pasar dengan kembali stabilnya harga minyak dunia dan perekonomian China, namun 2017 dan 2018 masih belum benar-benar dapat diprediksi apakah perbaikan ini akan tetap terus berlanjut atau malah berbalik pada kondisi yang lebih buruk lagi dari setahun belakangan ini.

Ekspor dan sekaligus Impor terbesar Indonesia porsi terbesarnya adalah minyak dunia. China sendiri merupakan partner bisnis terpenting Indonesia yang perlemahannya berdampak langsung pada ekonomi Indonesia dan bukan saja pada ekspor kita terhadap mereka melainkan yang amat krusial adalah investasi mereka di Indonesia. Jika kondisi ekonomi memburuk maka pemilu tidak akan mudah bagi Jokowi.

Selain itu, dari sisi lain terdapat trend yang cukup menarik dan terjadi di berbagai negara dunia termasuk the free world atau Amerika Serikat dan tentu saja, negara tetangga kita Filipina. Munculnya kandidat seperti Trump, Bernie dan kemenangan Duterte dengan mengeksploitasi kemarahan-kemaran yang ada dalam masyarakat mereka karena isu-isu yang telah lama ada namun tidak juga berhasil diselesaiakan dapat menjadi penghambat bagi Jokowi.

Di Indonesia tentu saja banyak isu-isu sensitif yang dapat dieksploitasi kembali oleh para penantang Jokowi yang sebagian dari hal tersebut telah menjadi bahan atas kampanye negatif terhadap sang presiden pada pemilu kemarin namun masih mendapat tanggapan yang naif dari publik.