Sedikit Tentang Politik Malaysia

Dulu sekitar tahun 2009 saya pernah mantengin siaran TV3 msia (Malaysia) bukan demi Upin-Ipin loh ya karena menang waktu itu belum booming haha, mirip-mirip TVRI nya Indonesia lah cuma agak keren sikit. Yang saya ingat banget sampai saat ini sih lagu Satu Malaysia, penuh semangat dan kebersamaan. Namun, ternyata setelah saya ingat-ingat lagi lagu itu diluncurkan bersamaan dengan pergantian perdana menteri Malaysia.

Bertahun-tahun berikutnya karena kepo dan gabut di kosan pas masih kuliah saya iseng-iseng nyari di YouTube video-video politik di Malaysia. Seru juga ternyata politik mereka, penuh silat lidah gaya Melayu, sikut-sikutan. Karena bentuknya parlementer jadi mereka sering debat. Bahkan PMnya sendiri harus datang ke parlemen untuk dimintai keterangan, beliau juga anggota parlemen. Meskipun kalau diperhatikan jawaban mereka biasanya kesana kemari saja, sak ena dewe, tapi kadang panas juga.

Pergantian PM pada 2009 itu adalah dari Abdul Ahmad Badawi (Pak Lah) ke Najib Razak. Beliau, telah berhasil terpilih menjadi pemimpin tertinggi partai United Malaysian National Organization (UMNO), partainya orang Melayu yang memimpin koalisi Barisan Nasional (BN). Koalisi multi partai dengan background multi etnis dan juga multi region yang dimotori UMNO. Malaysia Timur yaitu Sabah dan Sarawak masing-masing punya partai lokal sendiri dan tidak berbentuk kerajaan seperti yang berada di semenanjung. Jadi, partai orang asli atau pribumi di Timur bergabung kedalam BN. Jadilah koalisi BN berhasil menguasai Malaysia sejak dibentuknya federasi, lebih sukses dari partainya Shinzo Abe. Sang perdana menteri baru waktu itu punya program yang diberi nama 1Malaysia.

Najib, waktu itu, mendapat bekingan sang legend, Mahatir (Dr. M). Mantan perdana menteri yang dielu-ulukan sukses mengantarkan Malaysia menjadi negara makmur. Beliau mengundurkan diri setelah menjabat selama puluhan tahun, lalu mendukung pak Lah menggantikannya menjadi PM setelah sebelumnya menyingkirkan dan menjebloskan Anwar Ibrahim mantan wakilnya sendiri ke dalam penjara dengan tuduhan sodomi. Salah satu alasan Dr. M mendukung Najib karena pak Lah dituduhnya korup dan juga beliau tidak meneruskan proyek-proyek yang digagas Dr. M.

Anwar yang dipecat DR. M mendirikan partai oposisi yaitu Partai Keadilah Rakyat (PKR). Meskipun pernah merasakan jeruji besi, Anwar berhasil menggabungkan kekuatan oposisi kedalam koalisi Pakatan yang terdiri dari berbagai partai multi etnis bahkan juga termasuk musuh lama UMNO yaitu Partai Islam Semalaysia (PAS). Pada pemilu 2013 mereka berhasil memenangkan popular vote namun kalah jumlah anggota parlemen dari BN. Selama masa kepemimpinan Najib, Anwar merupakan tokoh oposisi yang terkuat.

Kesuksesan BN ternyata terhenti di tahun 2018 ini, Melayu Tsunami berhasil menyapu benteng-benteng kokoh lumbung suara BN. Johor sebagai tanah kelahiran UMNO pun jatuh ketangan Pakatan. Banyak faktor kumulatif yang membuat BN kalah telak di pemilu 2018.

Faktor utama berada pada lingkaran kecil Najib sendiri, yaitu beliau dan istri keduanya Rosmah. 1MDB (one emdibi) proyek investasi bagian dari slogan 1Malaysia nya ternyata malah diselewengkan dan masuk rekening pribadinya. Kasus ini menjadi isu internasional, bahkan kejaksaan Amerika turun tangan dan membekukan dana 1MDB yang ada di Amerika. Namun, banyak lagi kasus korupsi Najib yang lain bukan 1MDB saja. Yang menarik adalah sosok istri Najib yaitu Rosmah, beliau dikabarkan suka dengan kehidupan glamor, berfoya-foya dengan uang negara sehingga menjadi simbol kebencian masyarakat terhadap rezim Najib. Dengan begitu kuatnya goncangan, Najib tetap tidak goyah dan melanjutkan pemerintahan. UMNO dan BN tetap mendukungnya, semua pihak yang dianggap mengancam dibersihkan dari pemerintahan. Termasuk wakil PM, gubernur bank sentral, jaksa agung dll.

Secara lebih luas memang rezim BN menjadi enabler cronyism, apalagi feudalism masih lengket dengan Malaysia karena sistem kerajaan. Meskipun sudah dibatasi, tetap saja para sultan dan raja memiliki kekuasaan yang masih kuat di sana. Para politisi UMNO dianggap sangat korup dengan memanfaatkan kekuasaan mereka yang langgeng. Nepotism merajalela, Najib sendiri merupakan anak dari PM kedua Malaysia, dalam kabinet beliau misalnya ada sepupunya sendiri anak PM ketiga yaitu menteri pertahanan dan juga ada menantu pak Lah. Bahkan DR. M pun tidak lepas dari isu ini, anaknya merupakan salah satu orang terkaya di Malaysia. Masyarakat pun akhirnya muak. Seharusnya pemilu 2013 menjadi wake-up call bagi Najib, UMNO dan BN.

Oposisi pun hadir dan menawarkan narasi-narasi pembaruan terhadap sistem yang sudah usang tersebut. Anwar berhasil membangun partai oposisi besar penentang UMNO. Beliau juga dibantu istrinya yang turun langsung menjadi ketua PKR ketika Anwar masuk bui. Tidak ketinggalan anak pertama Anwar pun ikut ambil bagian di partai tersebut.

Dr. M sudah disingkirkan Najib dari kekuasaan dengan menyingkirkan pendukung-pendukungnya di UMNO dan dari kabinet. Beliau sudah tidak punya lagi kekuatan untuk mendesak Najib turun dengan cara memengaruhi UMNO. Maka akhirnya beliau pun mendirikan partainya sendiri, keputusan yang sepertinya berat bagi beliau yang lama berada di UMNO dan turut membesarkannya juga. Beliau pun rujuk dengan Anwar dan berkoalisi melawan Najib. Diakhir-akhir sebelum pemilu partai beliau dilarang ikut dan akhirnya harus maju lewat PKR dan karena Anwar masih dipenjara (lagi), maka DR. M muncul sebagai simbol pembangkang (oposisi). Namun, beliau yang sudah sangat uzur tersebut berjanji akan segera meletak jawatan dan mempersilahkan Anwar menjadi PM.

Alasan ekonomi juga menjadi sorotan Dr. M, utamanya utang yang membengkak dan investasi dari China. Selama era Najib, utang Malaysia terus tumbuh dan investasi dari China terus berdatangan. Investasi yang jauh lebih besar dari investasi China di negara tetangga sekaligus sekutu mereka Pakistan datang dengan pekerja asing dan juga lokasi-lokasi yang dikelola oleh China sehingga sangat mudah digoreng untuk melawan Najib. Selain itu, najib juga punya program tax untuk menambal belanja negara yang oleh oposisi dijanjikan akan dihapus. Sementara utang Malaysia meskipun ratingnya masih bagus namun dari tahun ke tahun semakin meningkat saja.

PAS juga berhasil mempertahankan kekuasaan mereka di Kelantan dan merebut Selangor dari BN. Meskipun menjelang pemilu terdapat friksi di internal PAS dan keputusan partai untuk tidak bergabung di kedua poros. Mereka menjadi alternatif bagi warga Melayu yang kecewa dengan UMNO. Sehingga ada juga yang menyebut tsunami hijau melanda Malaysia.

Terlepas dari shock tsunami yang baru saja terjadi, pemilu teranyar Malaysia membuktikan bahwa demokrasi di sana berjalan sebagaimana mestinya. Kerajaan pun langsung melantik pemenang pemilu. Angin perubahan berhembus, sedangkan Melayu tidak lagi kena tipu UMNO. Tapi, sistem rasial nampaknya tidak akan dihapus begitu saja. Najib out, pesawat dicegat, jeruji besi menunggu.

Selamat datang perdana menteri berdarah India, wakilnya yang berdarah China dan pemimpin oposisi yang berdarah Jawa.

Iklan

Indonesia Butuh Dosen Impor

Pemerintah berencana mengimpor dosen demi meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Agak sadis juga sih kalo menggunakan istilah impor, dosen itu manusia bukan barang kan. Sebagai negara yang sangat nasionalis kebijakan ini akhirnya harus terpaksa diambil pemerintah. Pasti akan banyak penolakan, kalo ekspor mah kita bangga.

Faktanya adalah meskipun sudah meningkat, kualitas pendidikan utamanya pendidikan tinggi di Indonesia memang masih sangat jauh tertinggal. Secara kasat mata hal ini bisa dilihat dari peringkat dunia perguruan tinggi Indonesia yang tidak pernah muncul dalam daftar seratus besar dunia, kalah jauh dari negara jiran Singapore bahkan dengan Malaysia pun masih kalah.

Banyak faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia rendah, salah satu yang paling utama ya kualitas pengajar dalam hal ini dosen. Indonesia tidak kekurangan dosen lagi seperti dulu, bukan jumlahnya. Bukan pula pendidikan mereka, banyak yang sudah bergelar doktor. Tapi yang kurang adalah kualitas dosennya.

Kualitas seorang pengajar ditentukan dari kemampuan dia mentrasfer ilmu ke siswanya. Tapi untuk mentrasfer ilmunya sang pengajar harus benar-benar paham betul apa yang ia ajarkan. Agar paham, maka sang pengajar harus terlebih dahulu belajar, dan belajar adalah proses panjang yang tidak pernah berhenti. Bagi dosen, proses belajar yang amat penting sebenarnya adalah penelitian. Mereka harus terus melakukan riset dengan menerapkan ilmu yang telah dipelajari dan kemudian mempublikasikannya agar dijadikan sumber referensi dan juga diperdebatkan.

Nah, dosen yang rajin riset di Indonesia supply nya langka, paling yang tersedia dosen multi kampus atau dosen pejabat gaya ningrat yang dua-duanya UUD (ujung-ujungnya duit). Karena katanya honor di kampus asal kecil, para dosen multi kampus terpaksa menyasar kampus-kampus ruko. Waktunya terbagi, mahasiswanya banyak, bahan kuliah yang diajarkan juga tidak disiapkan dengan matang. Riset? Ga sempat. Apalagi yang senior bak ningrat, egonya setinggi pohon kelapa, jadi kepala prodi atau dekan dst dikit gayanya sudah seperti birokrat jaman kompeni, lirik-lirik proyek ujung-ujungnya berjaket orange ala KPK padahal udah professor. Riset ga sempat dan lebih miris lagi kayaknya sih ga bisa riset, hahaha.

Soal dosen lulusan luar negeri sebenarnya di Indonesia ada banyak. Cuma ya kalo orang Indonesia lagi kan yaah, apalagi yang sarjananya di Indonesia. Banyak perguruan tinggi beken di barat yang tidak mempekerjakan lulusannya sebagai dosen. Alasannya agar keilmuan itu tidak muter-muter di situ saja, biar ada perspektif lain.

Soal price, gaji di Indonesia yang sepertinya tidak kompetitif juga kurang relevan dijadikan alasan atau bisa diakali. Biaya hidup di Indonesia kan bisa relatif lebih rendah, jadi nawar dikitlah ke mereka. Apalagi sekarang ini sudah banyak kelas internasional (kelas mahal) para dosen impor itu sebaiknya ditempatkan di kelas seperti ini. Selain masalah gaji yang bisa disesuaikan mereka pun tidak perlu pusing dengan masalah bahasa.

Ilmu pengetahuan seharusnya memang tidak mengenal batas imaginer negara bangsa. Kalo buku-buku karya orang asing nun jauh di sana saja kita jadikan textbook, riset mereka kita jadikan rujukan, kenapa tidak sekalian orangnya juga kita bebaskan menjadi dosen di sini demi kualitas pendidikan kita yang lebih baik.

Sepotong Negara Teruntuk Kaum Konservatif Indonesia

Setelah demo siang ini tanggal 4 November 2016, sepotong ide lama yang masih terngiang-ngiang di kepala saya muncul lagi. Bagaimana kalau yang katanya sebagian besar orang Indonesia yang menghendaki negara dengan sistem tidak terbuka atau demokrasi limited edition di negara ini itu bikin satu negara lagi saja.

Ide bahkan implementasi negara dengan sistem seperti itu sudah pernah terjadi di masa silam dengan proklamasinya Kartosuwiryo dan penyantuman tujuh penggal kata di naskah undang-undang dasar negara. Kerajaan-kerajaan sebelum Indonesia pun menerapkan sistem yang bernafas sama. Jadi tidak asing lagi ide semacam itu di negara ini.

Sistem negara Indonesia yang sekarang pun merupakan sistem kompromi yang karena kebutuhan menghasilkan berbagai implementasi yang sama. Pengadilan agama dan hukum-hukum perkawinan dapat dimasukkan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Belakangan bahkan terdapat wacana menghidupkan pengadilan atau yang sejenis dengan itu yang khusus mengatasi masalah-masalah legal dari perekonomian dengan ide sama karena adanya kebutuhan.

Kultur masyarakatlah yang sebenarnya berperan dalam menghadapi realitas sekarang. Ada yang mengatakan, kalau saja sejak dulu sudah ada niat yang sangat kuat secara luas terhadap implementasi sistem tersebut maka Indonesia yang kita kenal bukanlah Indonesia dengan sistem semacam sekarang ini. Jaman dahulu saja tidak pernah kerajaan/kesultanan di Indonesia yang menerapkan sistem yang sama dengan begitu ketatnya kecuali sebagian aspek saja.

Pemerintah dalam pandangan saya selama ini menjaga sebagaimana mungkin agar berada dalam sisi remang-remang, seolah mendukung seolah tidak. Lihat saja lembaga-lembaga yang begitu dekat dengan negara seperti kementrian agama beserta lembaga-lembaga dibawahnya termasuk institusi pendidikan baik universitas maupun sekolah. Bahkan lembaga fatwa pun menjadi begitu bergantungnya pada negara. Meski tidak separah di Mesir yang dikontrol oleh para diktatornya, lembaga fatwa pun melakukan self censorship karena pertimbangan negara.

Tapi sekali lagi, jika memang benar ada ketidakadilan terhadap mayoritas, maka mayoritaslah yang harus bertindak untuk merubah. Sejuta orang pun yang berjalan di jalan raya tidak akan bisa memengaruhi jika sistem yang ada memang seperti sistem sekarang ini yang berbelit-belitnya minta ampun. Bayangkan saja, proses hukum yang dimulai hari ini bisa-bisa malah berakhir bertahun-tahun kemudian dengan biaya yang cukup lama daan masa hukuman yang diskon sana diskon sini.

Saya hanya ingin menekankan, butuh lebih dari sekadar kompromi untuk menjalankan tuntutan seperti yang diminta para demonstran hari ini itu. Kalo kata organisasi yang diikutin teman saya ya memang begitu mesti ada sistem baru, meski pun ide organisasinya mengenai sistem seperti apa memang sangat-sangat tidak bagus menurut saya.

I’m With Her

herJudul tulisan ini sebenernya merupakan slogan kampanye Hillary Clinton, calon presiden (or the presumtive lol) Amerika dari partai Democrat yang tinggal sekitar dua minggu lagi akan resmi menang. Mantan first lady, senator, menteri luar negeri dan bahkan calon presiden di 2008. Hillary merupakan tokoh politik Amerika yang telah berkecimpung didunia sosial politik selama lebih dari 30 tahun sehingga beliau bukanlah outsider yang baru muncul ketika pemilu tiba dan telah sangat berpengalaman dengan intrik-intrik Washington.

Sementara itu penantangnya dari partai konservatif Republican yaitu u know who, Donald Bebek eh Trump, seorang ikon bisnis Amerika yang sudah terkenal dari buku-bukunya, hotel, kasino dan juga acara tv yang dia bawakan.Tanggal 23 Oktober kemarin nytimes merilis daftar lengkap insults yang udah dikeluarin Donald lewat akun twitternya yang kemudian sehari berikutnya dikeluarkan dalam edisi print koran dua halaman full, if you wanna see all his insulst yang sepertinya sama aja dengan dipanggung atau dimana saja googling aja.

Bagi saya yang baru pertama kali mengikuti dengak seksama proses pilpres di Amerika sih kandidat seperti Donald itu amat sangat tidak terbayangkan bisa menjadi calon presiden di negara pengekspor demokrasi yang selalu menjajakan demokrasi kemana-mana apalagi di jaman sekarang ini. Amerika yang selalu ikut campur urusan negara lain itu pasti akan langsung merespon jika yang melakukan hal semacam Donald itu seorang calon presiden di negara seperti Filipina, yang pada dasarnya memang mereka lakukan.

Kepopuleran Donald sebenernya memang memiliki basis yang jelas di masyarakat Amerika akan sistem perekonomian mereka yang not working bagi sebagian besar masyarakatnya. Ekonomi Amerika yang sering kali dilanda krisis karena ulah para segelintir orang di Wallstreet seperti yang terjadi di 2008 menjadikan kehidupan bagi sebagain besar rakyat semakin sulit saja. Meski pun dalam berbagai indikator saat ini Amerika masih dapat disebut sebagai the greatest country in the world, tapi tentu saja masalah seperti itu memang ada dan nyata.

Apa pun hasil dari pilpres Amerika tetap saja saya bukan warga sana dan walau pun terdampak paling kecil atau bersifat jangka panjang jadi tidak perlu mencla-mencle. Mungkin pelajaran yang bisa diambil adalah bagaimana sebuah sistem demokrasi yang matang menjalankan pemilunya serta bagaimana mereka menghadapi keinginin bodoh yang sama dengan keinginan bodoh para pendukung Brexit. Suatu ketika kalau ada hal-hal semacam Donald maka kita tidak akan asing lagi.

Pak Jokowi, Negara Bukan Perusahaan

What people learn from running a business won’t help them formulate economic policy. A country is not a big corporation. The habits of mind that make a great business leader are not, in general, those that make a great economic analyst; an executive who has made $1 billion is rarely the right person to turn to for advice about a $6 trillion economy.

Ide tulisan ini saya pinjam dari Paul Krugman ekonom peraih nobel prize yang juga sangat vokal menyuarakan opininya di New York Times. Dalam tulisannya yang berjudul A Country Is Not a Company tersebut, Krugman berusaha menjelaskan bahwa bagaimana pun mengurus ekonomi negara itu tidak sama dengan mengurus perusahaan.

Menurutnya, pemimpin perusahaan yang telah berhasil membuat perusahaannya untung besar sekali pun sangat jarang yang bisa dimintai sarannya mengenai kebijakan perekonomian sebuah negara yang skalanya jauh lebih besar dari perusahaan. Pengalaman mereka dalam mengurus perusahaan tidak menjadikan mereka secara otomatis pakar ekonomi yang dapat menghasilkan kebijakan ekonomi yang tepat bagi sebuah negara.

Mengurus negara memang tidak pernah bisa dilakukan dengan cara one men show melainkan secara bersama-sama. Presiden dibantu oleh para menteri, menteri pun dibantu oleh para staf yang berada di bawah departemenya masing-masing. Sehingga segala keputusan yang diambil seharusnya bukan keputusan satu orang saja melainkan hasil dari kerjasama tim.

Jokowi dan JK sendiri sebelum terjun ke dunia politik merupakan pebisnis yang sukses dalam bisnis mereka masing-masing. Jokowi merupakan pengusaha mebel dari Solo dan JK merupakan pewaris  grup bisnis Kalla yang menguasai pangsa pasar otomotif Indonesia timur. Presiden dan wakil presiden sah-sah saja berasal dari latar belakang apa saja, mereka tidak harus menjadi ekonom kawakan dulu untuk bisa nyalon jadi orang nomor satu dan dua di negeri ini.

Bahayanya adalah ketika perumus kebijakan negara mayoritas dikelola oleh pebisnis. Berbagai pos menteri diisi oleh para pebisnis, termasuk jabatan kepala bank sentral. Mereka dianggap bisa menjadikan Indonesia lebih baik dengan pengalaman yang mereka meliki selama berada di dunia bisnis.

Kasus yang terakhir menteri ESDM yang merupakan konsultan perminyakan lepas pantai di Amerika yang kemudian belakangan diketahui telah memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat menjadi salah satu contoh mengapa para pebisnis itu memang cocoknya di bisnis saja.

Jika melihat ke kasus meteri tersebut yang telah mendapatkan kewarganegaraan Amerika pada tahun 2012 maka yang dipertanyakan adalah alasan dibalik pengajuan kewarganegaraanya itu. Karena kewarganegaraan di Amerika tidak diberikan cuma-cuma tanpa syarat dan tes-tes yang berbelit-belit (saya pernah baca panduan tesnya, hahaha), kecuali mungkin beliau direkrut diam-diam oleh CIA atau karena kepentingan Amerika lainnya.

Oleh karena itu, kemungkinan alasan utama sang mantan menteri itu untuk mengajukan kewarganegaraan Amerika adalah alasan bisnis. Sebagai pengelola perusahaan di sana, menjadi warga negara Amerika akan mempermudah segala urusan administratif yang berkaitan dengan perusahaannya. Jelas bahwa hal ini merupakan cara berpikir profit-loss, apalagi (tanpa mungkin tahu akibat hukumnya) beliau masih memegang paspor Indonesia. Jadi dipikirannya jika datang ke Indonesia akan pakai paspor Indonesia dan jika balik ke Amerika akan pakai paspor Amerika.

Cara berpikir seperti itulah yang jarang dimiliki pebisnis ketika mengelola perusahaan, seperti yang diungkapkan Krugman, mereka hanya menemukan strategi yang tepat. Para pebisnis dapat menggunakan strategi yang tepat karena perusahaannya sebenarnya berada dalam sistem yang terbuka sedangkan negara merupakan sistem yang tertutup.

 

Businesses—even very large corporations—are generally open systems. They can, for example, increase employment in all their divisions simultaneously; they can increase investment across the board; they can seek a higher share of all their markets. Admittedly, the borders of the organization are not wide open. A company may find it difficult to expand rapidly because it cannot attract suitable workers fast enough or because it is unable to raise enough capital. An organization may find it even more difficult to contract, because it is reluctant to fire good employees. But we find nothing remarkable in a corporation whose market share doubles or halves in just a few years.

By contrast, a national economy—especially that of a very large country like the United States—is a closed system. Could all U.S. companies double their market shares over the next ten years? Certainly not, no matter how much their managements improved. For one thing, in spite of growing world trade, more than 70% of U.S. employment and value-added is in industries, such as retail trade, that neither export nor face import competition. In those industries, one U.S. company can increase its market share only at the expense of another.

 

Terima Kasih Netherlands

Indonesia sebagai negara bangsa menurut saya harus berterima kasih banyak kepada Belanda. Tapi, saya pikir acara terima kasihnya baru bisa dilaksanakan kalau Belanda mau minta maaf lagi dan berterima kasih banyak atas segala pengurasan yang mereka lakukan selama menjajah (termasuk berbagai benda atau catatan bernilai sejarah yang masih nyangkut di negeri kincir angin tersebut juga harus dikembalikan dulu).

Alasan berterima kasih yang paling utama kepada Belanda adalah karena teritori atau wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.Banyak hal lain sebenarnya yang dapat kita jadikan sebagai alasan untuk berterima kasih kepada Belanda. Jalan dan jembatan rintisan, jalur kereta api, dst hingga sistem yang korup pun merupakan warisan berharga dari Belanda.

Namun kalau bukan karena penjajah Belanda tidak akan pernah ada yang namanya Hindia Belanda dengan luas teritori persis sama seperti Indonesia saat ini. Bahkan Sriwijaya dan Majapahit sekali pun tidak bisa secara penuh menyatukan wilayah yang sebanding dengan Hindia Belanda.

Wilayah teritori merupakan salah satu komponen utama dari suatu negara, ketika dulu para pendiri Indonesia memikirkan tentang sebuah negara mereka tidak hanya berpikir soal orang-orangnya saja melainkan juga wilayahnya.

Sengketa pulau Sipadan dan Ligitan yang sempat heboh dan merusak hubungan Indonesia dan Malaysia misalnya, dalam konflik itu Indonesia dan Malaysia sama-sama mengajukan berbagai bukti terutama bukti historis kepemilikan atas pulau tersebut kembali pada jaman penjajahan. Apakah pulau tersebut dibawah jajahan Inggris atau Belanda, karena jika terbukti bahwa pulau tersebut pernah di bawah administrasi Belanda maka Indonesia bisa mengklaim bahwa pulau tersebut milik kita.

Penggunaan wilayah bekas jajahan atau hasil serah terima dari para penjajah barat sebagai suatu negara bisa saja mendatangkan ketidakstabilan seperti yang terjadi di timur tengah. Wilayah jajahan tersebut tidak benar-benar memiliki kesamaan dari berbagai sisi dan sebelum penjajahan mereka telah memiliki peradabannya masing-masing yang sangat panjang sejarahnya.

Hal tersebut tentu terjadi juga di beberapa bagian Indonesia, contoh yang paling seru adalah Aceh. Mereka memiliki sejarah yang sangat panjang dengan sejarah sebagai kesultaan islam pertama di nusantara. Hingga awal abad ke-20 pun mereka masih belum bisa ditaklukan kompeni Belanda karena perjuangan yang sangat gigih. Sehingga bagi mereka, tidak sulit untuk membayangkan pemerintahannya sendiri dan untuk itu memisahkan diri dari Indonesia.

Papua pun tidak menjadi bagian dari Indonesia hingga tahun 60an, bersama para separartis Maluku hingga saat ini mereka masing-masing masih saja berusaha untuk memisahkan diri dari Indonesia. Insiden teranyar mungkin pembatalan kunjungan kenegaraan SBY ke Belanda karena protes dari para separatis yang bebas berkeliaran di negeri itu.

Namun, jika kemudian ada yang masih bertanya lagi mengapa harus berterima kasih maka kita seharusnya mulai menyadari bahwa saat ini Indonesia adalah negara yang dari segi pendapatan domestik bruto lebih besar dari Belanda apalagi dari segi purchasing power. Indonesia bisa jadi jauh lebih besar lagi dari segi ekonomi dibanding mantan penjajah kita itu dengan pertumbuhan ekonomi yang selama ini kita alami. Sebagai bangsa yang besar (besar korupsinya?), sesuai pesan Bung Karno kita tidak boleh sekali-kali melupakan sejarah.

*Dankjewel Kompeni

Kudeta, Militer Selalu Punya Agendanya Sendiri

Presiden, Perdana Menteri, Senator, Anggota Parlemen di berbagai belahan bumi ini boleh berganti, tapi militer akan bertahan, paling tidak sebelum mereka pensiun. Skenario ini sepertinya sama dengan para pegawai negeri yang tiap periode melihat pergantian pemimpin mereka oleh karena pemilu. Pemimpin boleh berganti tapi toh mereka para pegawai yang akan menjadi mesin utama berjalannya roda pemerintahan. Sehingga, ya praktek-praktek yang sudah mendarah daging di kaum birokrat itu sulit minta ampun untuk diperbaiki, kita mungkin bisa melihat betapa frustasinya Ahok dengan praktek-praktek seperti itu.

Akan tetapi pihak militer meski pun modelnya sama jelas jauh berbeda dalam beberapa hal, utamanya power. Militer yang kita kenal adalah mereka yang gagah perkasa dengan senjatanya, dan memang mereka harus begitu kan. Mereka harus ada sebagai pelindung negara dari segala ancaman yang akan mengacaukan kehidupan bernegara kita, bukan untuk gagah-gagahan. Nah, karena latihan dan segala perlengkapan yang mereka miliki maka militer menjadi manusia super power yang disegani para warga sipil. Kekuatan militer itu menghasilkan kepercayaan dalam dunia militer bahwa mereka punya hak tertentu atas rakyat untuk memimpin dan pada berbagai kasus rakyat pun mengiyakan hal tersebut. Bahkan ada kecendrungan bahwa mereka enggan untuk diatur oleh sipil.

Indonesia telah mengalami mungkin sebanyak dua kali, ketika militer bertindak atas nama rakyat, entahlah mungkin ada peristiwa minor lain sehingga bisa dibilang sudah berkali-kali, tapi yang paling seru hanya dua yaitu peristiwa di sekitar G30SPKI dan kemudian reformasi 1998. Militer pada kasus pertama memperkokoh perannya dengan gagasan dwifungsi serta mengambil alih kontrol atas negara dan yang kemudian pada reformasi memastikan langkahnya untuk kembali kepada fungsi awalnya saja. Pada kedua kasus tersebut yang terjadi sebenarnya adalah militer merasa bahwa mereka berpihak dengan rakyat banyak, dengan para mahasiswa, demonstran dst meski pun pada kedua kasus itu sebagain dari militer ada di sisi lain.

Dalam keadaan ‘normal’, atau biasa-biasa saja seperti sekarang ini, peran militer seolah tidak terlihat kecuali bagi orang yang tinggal di sekitaran mereka atau ketika ada pemberitaan pergantian pemimpin puncaknya yang sedikit politis itu. Tapi, tentu saja tidak ada keadaan normal, dengan munculnya kekuatan-kekuatan dunia baru, dan kelompok teroris lintas batas agenda militer masih akan sangat berpengaruh. Paling tidak mereka butuh anggaran yang banyak, apalagi militer kita sudah diperintahkan untuk tidak lagi mengurusi bisnis-bisnis mereka di berbagai daerah. Sehingga militer harus bermain politik, memiliki agenda politis tersendiri.